uu no 1 tahun 2009. Undang-undang (UU) No. uu no 1 tahun 2009

2009. Berikut Syarat-Syarat Nikah sesuai UU Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Jumat, 15 November 2019 11:01 WIB Penulis: Arif Fajar. a. Artinya, pajak PBB dipungut oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh masing. Penjelasan Umum UU 24 tahun 2009. No 1 dari 27 Berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 . NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Request a review. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan. tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2009. 7, TLN NO. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan: Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan. PENDAHULUAN Sudah menjadi fitrah manusia ketika menginjak dewasa mereka akan berfikir untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan. sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap. (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan. Undang-undang (UU) tentang Pornografi. 1. Mencabut. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan. NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,. Isi Dari Undang-Undang. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pembangunan No. 6 Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum 2019 c. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. Request a review. Hal ini termasuk perubahan terkait Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja atau UU No. DalamUU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dokumen Terlampir. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden Serta Pejabat Negara Lainnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. UU No. 33, LN. . 2009/ No. Pajak. Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949; b. Peraturan Perundang-undangan. 109 , TLN NO. tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan - Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium. 52. 1 tahun 1969 (lembaran negara tahun 1969 No. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan. Tenaga listrik sangat bermanfaat namun juga dapat membahayakan, oleh karena itu perlu diatur. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Glosarium. NOMOR 1 TAHUN 2009. Signature pending UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Di samping itu, untuk mengetahui penerapan pidana bagi anak yang. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang. Undang-undang (UU) NO. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. NOMOR 25 TAHUN 2009 . 2009 No. 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian LH Bandar Udara: Izin Lingkungan sebagai salah satu persyaratan IMB Bandar Udara Implementasi Izin Lingkungan & Izin PPLH serta. Sebelumnya, pemerintah telah membuat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang. Mengingat : 1. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat KesehatanUU No. Kurang Bayar sebesar Rp 1. TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-Daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh Daerah. Ulasan Lengkap. Contact. Unduh. 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan. NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. 000 (lima ribu) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sab, 31 Des 1983. NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Mengubah : UU No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 28, LN. Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan. Judul. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. bahwa negara menjamin hak setiap warga negara. Rumah Sakit - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. 00 KB. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009. 1. Solusi. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan: 1. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG € Undang-Undang, 16 TAHUN 2009 Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk dan TaxBase, 2023 UU No. 24 May 2023. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 114: (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual. Dalam PP ini mengubah beberapa Pasal dalam PP Nomor 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dibentuk atas dasar amanah Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yang menegaskan setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (UU/2009/25) (2009) tentang Pelayanan Publik. 5063, LL SETNEG : 77 HLM. 1. atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Mengingat : 1. Undang-undang (UU) tentang Penerbangan. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; b. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap. com Abstrak Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yakni mengutamakan pemakaian Bahasa Indonesia oleh semua generasi,. Undang-undang (UU) No. 81 KB. KETENTUAN PENUTUP. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini memiliki latar belakang sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PU-XV/2017 yang mana dalam hal ini salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu " Namun tatkala. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam. KETENTUAN UMUM 2. Wahidin Raya No. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. U:. 1992, LL SETNEG : 28 HLM. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Berita terkait. Pengertian dan Bentuk Kekuasaan Peradilan Agama Kewenangan disebut juga kekuasaan atau kompetensi. Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 44, LN. 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia. 27 Tahun 1990 (X). Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 11 Tahun 2020 yang baru. 52, LN. Pasal 68 ayat (1) UU No. Frasa "pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan " dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "setiap orang yang mengeoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa setifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana. Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENERBANGAN. 44 Tahun 2009 Rumah Sakit MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); 4. U. LPEI. METADATA PERATURAN. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38225, Provinsi Bengkulu. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 2 A. Penting diketahui bagi HR, ini panduan lengkap UU Ketenagakerjaan terbaru di Indonesia akan dibahas Mekari Talenta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 (UU/2009/44) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 24, LN. Mengenai perusahaan membangun desa setempat, hal ini terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (“TJSL”). 1. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ; UU No. KETENTUAN PENUTUP. 1 tahun 2009 tentang penerbangan,Pasal 219. Penjelasan: Pasal 411 Cukup jelas. TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-Daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh. UU KUP No. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisatan. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara: Unduh. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. : 1. TAHUN 2009. 8 Tahun 2006; PP No. 3. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undang-undang (UU) No. bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang; telah diatur oleh UU No. PMA No. Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. 18 KB. 41, LN. 1. Undang-Undang, 1 TAHUN 2022 Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk dan TaxBase,. 9, LN. Puspitek Kel. 2009/ No. KEKUASAAN KEHAKIMAN. 4 stars. ASAS DAN TUJUAN 3. Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi UndangUndang (UU BI). Undang-undang (UU) tentang Perkembangan. 43 tahun 2009, tentang Kearsipan) PENDAHULUAN. 1 tahun2009 bermaksud memisahkan regulator dengan operator sehingga tugas dan tanggung jawab masing-masing jelas, tidak tumpang tindih, transparan. BAGI HASIL PAJAK PROVINSI 4. UU No. Penerimaan Capai Rp1. NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. pembinaan 6. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada UU BI sebagai dampak dari diundangkannya UU P2SK dan sebagai upaya untuk memudahkan pemahaman terhadap UU BI secara keseluruhan makaUndang Undang dibidang K3 sudah ada sejal tahun 1970 yaitu UU no. Peraturan Pemerintah (PP) No. ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketent. 2009/ No. 39, LN. NOMOR 16 TAHUN 2009. rancang bangun dan produksi pesawat udara 7. 000. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2009. g. 150, TLN NO. 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan. UU No 11 Tahun 1967 terdiri atas 37 Pasal dan 12 Bab sedangkan UU No 4. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan. 130, TLN NO. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia.